AlcoolDétaillants bars, épiceries, restaurants, lieux où l’alcool est vendu de façon accessoire, etc.Fabricants vignobles, microbrasseries, microdistilleries, etc.Réunions rencontres familiales, événements associatifs, réunions d’entreprises, salons, etc. Courses de chevaux JeuxAppareils d’amusement jeux vidéo d’arcade, machines à toutous, etc.Appareils de loterie vidéo exploités exclusivement dans les barsBingoConcours publicitairesTirages et autres systèmes de loterie Sports de combat professionnels boxe, boxe mixte et kick-boxing Dernière mise à jour 01 juin 2023adabiaya untuk urus ijin UUG di Pemda, ijin dari Dinas Pariwisata, dan ijin iklan dari Dispenda. kalau mau di brake down, mungkin biaya2 yang perlu disiapkan, diantaranya: mbk,saya mau nanya dong,,klo mau buka usaha rumah makan seperti ayam goreng di kawasan pramuka jakarta pusat,kira2: 1. surat izin nya apa aja, 3
Membahas soal biaya memang tidak ada habisnya, termasuk ketika mencari tahu seberapa besar biaya pembuatan izin usaha industri. Keperluannya memang cukup banyak sehingga melihat total yang diperlukan, ini cukup masuk akal untuk bisnis yang berjalan membangun usaha harus diimbangi juga dengan proses pembuatan surat izin usaha. Karena jika tidak memiliki ini, maka usaha yang dibangun itu dikatakan ilegal. Bahkan, dalam beberapa kasus ada yang langsung ditutup paksa karena usaha tidak ada yang paling sering dikatakan soal pembuatan izin ini adalah terkait biayanya. Benar, salah satu syarat pembuatan izin usaha industri adalah pemilik usaha harus membayar biaya dengan nominal tertentu terlebih dahulu agar proses pembuatan izin dapat untuk memproses surat izin ini akan sangat berdampak pada jalannya usaha. Pemilik usaha yang serius akan mengelola semuanya dengan baik agar dapat menjamin akan berjalan untuk waktu yang lama. Jadi, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk biaya tersebut?Berapa Biaya Pembuatan Izin Usaha Industri?Salah satu hambatan yang paling sering dijadikan alasan orang untuk membuat izin usaha industri adalah soal biaya. Padahal, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seluruh biayanya itu gratis, alias tidak bakal dipungut saja ini diluar dari perhitungan biaya NPWP, Akta dan notarisnya, surat izin membangun dan dokumen lainnya. Pada saat mengurus nanti, biaya dalam pembuatan izin usaha hanya membayar uang materai senilai 10 ribu rupiah, dan ini telah diatur dalam dalam lampiran Perka BKPM Nomor 13 tahun 2017, bagi siapa saja yang meminta bayaran itu adalah satu tindakan yang ilegal. Seseorang hanya perlu membayar biaya materai senilai 10 ribu rupiah saja di samping keperluan fotokopi, karena itu pengeluaran prosedur pengurusan izin usaha industri tidak memerlukan banyak hal yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan biaya. Jadi, ketika ada oknum yang meminta biaya lebih, kementerian PANRB menyediakan layanan pengaduan yang bisa dicari saja di ingat, biayanya gratis sehingga tidak ada lagi alasan untuk menghindari pembuatan izin usaha industri. Bahkan jika Anda menggunakan alasan waktu, itu tidak masuk akal karena waktu penyelesaian Surat Izin usaha industri hanya membutuhkan paling lama 4 Juga Pengertian Sertifikat Badan Usaha dan Prosedur PenerbitannyaKeperluan Lain Untuk Pembuatan SuratSebelumnya yang dikatakan itu hanya soal biaya di kantor lembaga itu berlangsung. Tetapi secara keseluruhan, ada proses lain lagi yang menentukan apakah Anda bisa mendapat surat izin itu atau tidak. Dan bagaimana pun, proses ini membutuhkan sedikit biaya Anda lihat apa saja yang ada di contoh surat izin usaha industri IUI, satu hal yang akan Anda sadari adalah bahwa banyak keperluan eksternal juga. Mengisi formulir hingga pengiriman adalah hal internal, tetapi keperluan eksternal yang butuhkan biaya adalahSurvey LapanganBiaya yang perlu dikeluarkan adalah biaya survey lapangan. Salah satu pengujian hingga bisa mendapatkan surat izin adalah tempat kerja atau industri yang tidak membahayakan lingkungan. Dan untuk memastikan itu, pasti akan ada mengubah izin usaha industri adalah dengan Tim khusus dikerahkan apakah kawasan industri itu bisa saja membahayakan lingkungan. Dan mereka yang akan memberikan surat keterangan bersih atau tidak. Seperti jasa lain, ada per ModalPajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang wajib kita sebagai warga negara bayar. Dan pajak yang perlu dibayar suatu jenis industri ini juga berbeda. Besaran pajak itu diukur berdasarkan pendapatan dan modal industri pembuatan itu dibagi 3, yaitu untuk pemilik modal rendah yang dibawah 500 juta, kelas menengah di antara 500 juta hingga 10 Milyar, dan modal tinggi diatas 10 Milyar. Jadi, besaran pajak akan ditentukan berdasarkan RetribusiRetribusi bagaimana pun masih menjadi satu hal yang perlu dibayar. Memang itu bukan satu kegiatan yang wajib, tetapi pemungutan retribusi dari kepala bidang ini bisa sebagai bentuk terima kasih. Jadi, nominalnya juga Anda yang saat ini, kita masih sering melihat bentuk pelanggaran berupa surat perizinan yang tidak dibuat. Padahal, jika seseorang melakukan hal seperti itu, risikonya jauh lebih besar. Apalagi biaya pembuatan izin usaha industri ini hanya perlu membayar uang Permasalahan Bisnis Dengan JustikaSaat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 Lima tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman Justika.
Office Now – Industri rumahan di bidang makanan berkembang semakin pesat. Untuk menjalankan usaha tersebut, Anda siapkan biaya pembuatan izin usaha makanan. Setelah memiliki perizinan tersebut, berarti usaha Anda telah mendapatkan izin resmi untuk didistribusikan lebih luas lagi. Selain mendapatkan perizinan, pemilik usaha juga bisa meningkatkan nilai jual produknya. Kenali lebih jauh perizinan apa yang harus Anda siapkan untuk menjalankan bisnis kategori UMK di bidang makanan. Mengenal Apa itu PIRT Pada dasarnya, PIRT merupakan izin jaminan usaha makanan atau minuman yang sifatnya rumahan yang telah memenuhi standar keamanan. Sehingga olahan pangan yang UKM produksi bisa dipasarkan secara lokal. Untuk biaya pembuatan izin usaha makanan akan ada pada bahasan setelah mengenal apa itu PIRT. Industri rumahan dalam bidang makanan merupakan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Sedangkan kegiatan usahanya atau pengelolaan makanan dilakukan di rumah. Ada sejumlah manfaat yang bisa dari industri rumahan makanan ini, seperti Bisnis ini akan menyalurkan hobi memasak yang Anda itu, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis industri rumahan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain dan dapat mengurangi angka pengangguran. PIRT merupakan singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Sedangkan IRTP merupakan sebutan untuk perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha dengan peralatan semi otomatis untuk mengolah makanan. Pangan produksi dari IRTP merupakan olahan hasil pangan yang beredar menggunakan kemasan eceran yang sudah berlabel. Untuk biaya pembuatan izin usaha CV tentunya memiliki perbedaan dengan PIRT. Sedangkan yang termasuk dalam IRTP meliputi Menghasilkan MenyiapkanMengolahMembuatProses mengawetkanMelakukan pengemasanMengemas kembali Bisa juga dengan kegiatan mengubah bentuk pangan Berbicara mengenai biaya pembuatan izin usaha dagang, berbeda dengan biaya untuk izin usaha makanan. Untuk PIRT sendiri peruntukannya yaitu olahan pangan yang diproduksi UKM dengan tingkat risiko rendah. Izin PIRT terdiri dari 15 digit nomor baru dan 12 digit nomor lama. Masa berlakunya selama 5 tahun dan pemilik usaha bisa memperpanjangnya untuk kategori makanan yang tahan di atas 7 hari. Sedangkan untuk makanan yang memiliki daya tahan di bawah seminggu termasuk golongan sehat jasa boga. Namun, pemilik usaha dapat memperoleh PIRT yang berlaku hanya 3 tahun saja. Hal ini berbeda lagi dengan mengurus izin untuk makanan kelas industri. Biaya pembuatan izin usaha industri untuk makanan atau bernama IUI. Syarat Mengajukan Biaya Pembuatan Izin Usaha dan Prosesnya Untuk mengurus biaya pembuatan izin usaha untuk makanan juga harus memerlukan beberapa syarat. Setelah memenuhi persyaratan, Anda harus mengikuti tahapan mendapatkan PIRT Syarat Mendapatkan PIRT Untuk mendapatkan PIRT harus memenuhi persyaratan berikut ini Siapkan fotokopi KTP dari pemilik usaha juga pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 3 keterangan domisili bisa Anda dapatkan di kelurahan atau kantor desa lokasi serta denah bangunan yang Anda gunakan sebagai operasional usaha keterangan dari puskesmas atau dokter yang menyatakan pemeriksaan kesehatan dan surat untuk biaya pembuatan surat izin usaha di kelurahan serta permohonan izin untuk produksi makanan ke Dinas produk makanan yang Anda hasil produksi juga label yang akan Anda gunakan untuk produk itu, Anda harus menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas juga harus mengikuti penyuluhan mengenai keamanan pangan sehingga nanti mendapatkan SPP IRT. Tahapan Mengurus PIRT Biaya perizinan bisa Anda bayarkan setelah memenuhi semua persyaratan. Pemilik usaha bisa mendatangi kantor Dinas Kesehatan setempat, setelah itu ikuti tahapannya berikut ini Ajukan permohonan secara tertulis lengkap dengan syarat yang Kesehatan akan memeriksa surat permohonan dan mengecek persyaratan apakah sudah terpenuhi semua atau yang akan Anda dapatkan akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang terlaksana dalam 3 bulan wajib mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Setelah itu barulah diperiksa sarana kesehatan akan memberikan pertimbangan dari permohonan izin yang telah diajukan. Setelah itu, barulah Anda bisa mengetahui biaya izin usaha mikro dalam bidang itu, pemohon harus membayar biaya pembuatan izin usaha makanan. Biaya Pembuatan Izin Usaha Makanan Ketentuan produk yang mendapatkan PIRT, antara lain Kelompok pangan yang ada dalam aturan BPOM, yakni Undang-Undang nomor 22 Tahun yang termasuk pangan olahan itu, produk juga termasuk dalam kategori makanan yang masa simpannya lebih dari 7 hari pada suhu pangan yang memiliki kemasan dan termasuk produksi dalam usaha dilarang mencantumkan klaim. Selain harus mendapatkan PIRT, pemilik UMK bidang makanan juga harus memiliki izin edar dari BPOM. Berikut beberapa olahan makanan yang harus mendapatkan izin edar, antara lain Produk susu dan ikan, unggas dari hasil olahannya yang memerlukan proses pembekuan atau itu, ada makanan beralkoholAMDKMakanan dan minuman yang memenuhi persyaratan makanan dan minuman yang telah mendapatkan penetapan dari BPOM. Berikut ini biaya pembuatan izin usaha bidang makanan yang bisa Anda jadikan Preferensi, antara lain PIRT Dasar Untuk biaya pembuatan surat izin usaha perdagangan memiliki harga yang berbeda dengan PIRT. Kisaran biaya untuk paket PIRT ini seharga Anda akan mendapatkan beberapa hal, seperti NIB sesuai OSS RBAPIRT untuk 2 produk PIRT Perorangan Paket PIRT dan PT Perorangan, Anda akan dikenai biaya izin usaha perorangan sebesar Anda akan mendapatkan layanan sebagai berikut Sertifikat PendaftaranPernyataan pendirian PT PeroranganNPWP atas nama PT PeroranganNIB OSS RBASertifikat standar jika diperlukanPIRT untuk 2 produk Anda PIRT CV Sedangkan untuk PIRT dalam bentuk CV, biaya yang harus Anda keluarkan sebesar Sedangkan untuk layanan yang akan Anda dapatkan, meliputi Akta pendirian dari Persekutuan KomanditerSKT dari KemenkumhamNomor Pokok Wajib Pajak atas nama CVMendapatkan NIBSertifikat standarPIRT untuk 3 produk Keuntungan Biaya Pembuatan Izin Usaha Makanan Apa saja keuntungan yang akan Anda dapatkan ketika mengeluarkan biaya perizinan UMKM antara lain Pemilik usaha merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya karena mendapatkan perlindungan dan bisa memproduksi secara petugas dari Dinkes melakukan survey dan Anda memerlukan alat penunjang bisa mendapatkan saat mencantumkan kode IRT, maka pasar akan lebih percaya dan akan meningkatkan daya bisa menghindari sanksi administrasi. Banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika mengeluarkan biaya pembuatan izin usaha untuk makanan. Proses bisa lebih cepat dengan bantuan pendaftaran online melalui OSS RBA.
JoinTempat Usaha ╠Saya mengajak join tempat usaha, lokasi strategis depan jalan raya dan gang masuk perkampungan. kebetulan usaha yang baru saya jalani belum jalan 100% karna saya sambil kerja, saya mengajak join tempat, karna disamping warnet saya ada tempat, jd mau saya sewakan. 700rb/bln. minat hub : 0896.0747.5756 (WhatsApp) Bolehkah mendirikan usaha restoran di dalam rumah? Alasannya agar tidak perlu ada biaya sewa tempat. Apakah usaha restoran yang rumahan itu perlu ada pendaftaran usaha?Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan Pemanfaatan Rumah sebagai Tempat Usaha Restoran yang dipublikasikan pertama kali pada 17 April Berusaha Pasca UU Cipta KerjaSebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami dulu tentang sistem perizinan berusaha yang berlaku saat berlakunya UU Cipta Kerja, terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan Pasal 7 ayat 1 UU Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.[1]Dari penilaian tersebut maka kegiatan usaha ditetapkan menjadi[2]Kegiatan Usaha Berisiko Rendah Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha “NIB” yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.[3] NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[4]Kegiatan Usaha Berisiko MenengahKegiatan usaha berisiko menengah terdiri dari kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.[5] Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[6]Sedangkan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[7]Apabila kegiatan usaha berisiko menengah tersebut memerlukan standardisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.[8]Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi adalah berupa pemberian NIB dan Izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.[9]Namun jika kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.[10]OSS RBASelanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 21 PP 5/2021 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan begitu Sistem OSS mengalami perubahan dari yang sebelumnya berupa sistem OSS menjadi sistem OSS Risk Based Approach RBA.Dalam pelaksanaannya, sektor-sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS RBA terdiri dari[11]kelautan dan perikanan;pertanian;lingkungan hidup dan kehutanan;energi dan sumber daya mineral;ketenaganukliran;perindustrian;perdagangan;pekerjaan umum dan perumahan rakyat;transportasi;kesehatan, obat, dan makanan;pendidikan dan kebudayaan;pariwisata; keagamaan;pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;pertahanan dan keamanan;Berkaitan dengan izin usaha restoran, berdasarkan Lampiran Peraturan BPS 2/2020kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha restoran adalah hal. 51656101 – RestoranKelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai dengan Lampiran I PP 5/2021 pada sektor Pariwisata, penentuan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha pada kode KBLI tersebut bertumpu pada jumlah tempat duduk tamu yang disediakan hal. 12-13, sebagai berikutKurang dari 50Untuk restoran dengan jumlah tempat duduk tamu kurang dari 50 unit, masuk ke dalam kegiatan usaha berisiko rendah sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB. Selain itu perlu dicermati bahwa restoran dengan jumlah tempat duduk tamu kurang dari 50 unit hanya bisa dijalankan oleh usaha mikro dan kecil hingga 100Restoran yang memiliki jumlah tempat duduk tamu 50 hingga 100 unit tingkat risikonya adalah menengah rendah sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan untuk memenuhi standar usaha. Tidak seperti restoran dengan tingkat risiko rendah, restoran berisiko menengah rendah dapat dijalankan oleh seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, dan hingga 200Bagi restoran yang jumlah tempat duduk tamunya 101 hingga 200 unit tingkat risikonya adalah menengah tinggi sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sama seperti restoran dengan tingkat risiko menengah rendah, restoran pada kategori ini dapat dijalankan oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan dari 200Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu lebih dari 200 unit tingkat risikonya adalah tinggi sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB, Sertifikat Standar yang telah diverifikasi, dan Izin. Restoran yang berisiko tinggi juga dapat dijalankan oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan Rumah untuk RestoranBerdasarkan UU 1/2011, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian[12]Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian; danYang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.[13]Selain itu, perlu diperhatikan juga lokasi usaha restoran. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Cipta Kerja, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. Untuk itu pastikan restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan jawaban kami, semoga HukumUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.[1] Pasal 7 ayat 2 UU Cipta Kerja[2] Pasal 7 ayat 7 UU Cipta Kerja[3] Pasal 8 ayat 1 UU Cipta Kerja[4] Pasal 8 ayat 2 UU Cipta Kerja .[5] Pasal 9 ayat 1 UU Cipta Kerja[6] Pasal 9 ayat 2 dan ayat 4 UU Cipta Kerja[7] Pasal 9 ayat 3 dan ayat 5 UU Cipta Kerja[8] Pasal 9 ayat 6 UU Cipta Kerja[9] Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Cipta Kerja[10] Pasal 10 ayat 3 UU Cipta Kerja[11] Pasal 6 ayat 2 PP 5/2021[12] Pasal 49 ayat 1 UU 1/2011 dan penjelasannya[13] Pasal 49 ayat 3 UU 1/2011 Arifin Zainal (2016) Perencanaan pengembangan usaha rumah makan dan pemancingan di "TIRTA MAS" kediri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. AbstractBerandaKlinikPerlindungan KonsumenIzin Usaha Makanan u...Perlindungan KonsumenIzin Usaha Makanan u...Perlindungan KonsumenJumat, 29 Juli 2022Apakah makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumahan wajib memiliki izin usaha makanan juga? Saya berencana membuka usaha masakan daging olahan seperti abon, dendeng, dan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga “SPP-IRT”. Usaha produksi abon daging atau dendeng daging olahan daging yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajib Sertifikasi Pangan Olahan Produksi Rumah Tangga yang pertama kali dibuat oleh Sovia Hasanah, dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Oktober 2017, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, pada Rabu, 6 Oktober informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra membahas izin usaha makanan rumahan, penting untuk diketahui bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.[1]Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin usaha makanan dan minuman atau memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[2]Adapun yang dimaksud dengan standar dalam hal ini antara lain terkait dengan pemberian tanda atau label yang berisi[3]nama produk;daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih;nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dantanggal, bulan dan tahun dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, izin usaha makanan dan minumannya dicabut, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]Sertifikasi Makanan untuk Produksi Rumah TanggaPada dasarnya, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.[5]Adapun untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan rumahan atau izin produksi pangan olahan industri rumah tangga.[6]Izin usaha makanan rumahan ini diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga dan diterbitkan oleh bupati/wali kota.[7] Penerbitan sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan yang meliputi[8]jenis pangan;tata cara penilaian; dantata cara pemberian izin kewajiban memiliki izin edar dan izin produksi makanan rumahan tersebut dikecualikan untuk pangan olahan yang[9]memiliki umur simpan kurang dari 7 hari;digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dandimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluanpermohonan surat persetujuan pendaftaran;penelitian; ataukonsumsi dalam PBPOM 22/2018 disebutkan bahwa sertifikat untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga “SPP-IRT”.[10]SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu,[11] dan diberikan kepada industri rumah tangga pangan “IRTP” yang memenuhi persyaratan[12]memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; danlabel pangan memenuhi ketentuan peraturan berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT yang dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.[13]Produksi Makanan dan Minuman IRTP yang Diizinkan Memperoleh SPP-IRTSelanjutnya, ketentuan/persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II PBPOM 22/2018.[14]Dalam lampiran tersebut diterangkan bahwa jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT merupakan pangan yang bukanpangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi;pangan yang diproses dengan pembekuan frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku;pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; danpangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita untuk Olahan DagingLalu, apakah usaha olahan daging seperti abon atau dendeng yang diproduksi termasuk ke dalam jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT?Jawabannya adalah iya. Dalam Lampiran II PBPOM 22/2018, hasil olahan daging kering, seperti abon daging, dendeng daging, paru goreng kering, kerupuk kulit, rendang daging/jeroan, dan sejenisnya termasuk jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT hal. 47.Jadi, dapat disimpulkan bahwa pangan olahan atau makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan rumahan berupa SPP-IRT. Begitu pula dengan usaha produksi abon daging atau dendeng daging olahan daging yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh juga Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Ancaman PidananyaPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di jawaban dari kami terkait izin usaha makanan, semoga hukumUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.[2] Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat 2 UU 36/2009[3] Penjelasan Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 111 ayat 1 UU 36/2009[4] Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat 3 UU 36/2009[6] Pasal 35 ayat 1 PP 86/2019[7] Pasal 35 ayat 2 PP 86/2019[8] Pasal 35 ayat 3 PP 86/2019[9] Pasal 36 PP 86/2019[11] Pasal 2 ayat 1 PBPOM 22/2018[12] Pasal 2 ayat 2 PBPOM 22/108[13] Pasal 4 PBPOM 22/2018[14] Pasal 3 ayat 1 PBPOM 22/2018Tags
Denganitu, usaha yang akan saya bangun nanti ialah usaha rumah makan khas Lampung. Awal ide didirikan usaha ini ialah karena di tempat tinggal saya belum ada satu pun rumah makan khas Lampung. Padahal, beberapa orang Lampung juga tidak sedikit yang tinggal di daerah ini. Oleh karena itu, ide usaha tersebut saya ajukan untuk didirikan di daerah Jika Anda memutuskan untuk membuka usaha warung makan, maka usaha ini adalah salah satu usaha yang tepat. Kenapa usaha kuliner sangat menjanjikan? Tentunya berhubungan bahwa makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang mana sudah pasti akan selalu dibutuhkan. Maka tidak heran usaha kuliner yang banyak dipilih diantara jenis usaha yang lainnya. Meski begitu anda juga dituntut mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup di bidang kuliner sebagai modalnya. Kemudian modal apalagi yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha warung makan agar bisnis bisa berjalan lancar dan menguntungkan? Mari kita bahas dari segi modal usaha. Berikut ini contoh modal awal usaha rumah makan yang perlu dipersiapkan hingga siap beroperasi Etalase dan meja panjang untuk tempat makan konsumen – Rp 1 juta Perlengkapan memasak – Rp 200 ribu Peralatan masak di dapur – Rp 800 ribuBahan baku sekitar Rp 8 juta Biaya transportasi – Rp 500 ribu Biaya keamanan, retribusi dan biaya kebersihan – Rp 500 ribu perbulan Biaya tabung gas – Rp 200 ribu Perlengkapan usaha seperti plastik bungkus dan kertas bungkus – Rp 400 ribu Biaya lain-lain – Rp 400 ribu Jadi modal usaha yang diperlukan dalam membuka usaha rumah makan secara sederhana sekitar Rp 12 juta. Dengan estimasi keuntungan bersih bisnis rumah makan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Selanjutnya persiapan untuk membuka usaha rumah makan. Ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan agar usaha warung makan Anda berjalan mulus dan menjanjikan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendirikan warung makan Buat Rencana Bisnis Hal pertama yang Anda lakukan adalah melakukan riset. Luangkan beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang lanskap layanan makanan yang lebih luas, target pelanggan Anda, tren dan pesaing terbaru. Tentukan target pasar Anda. Siapa target warung makan Anda? Anak-anak, gen X, gen Z, orang tua, semua kalangan? Setelah Anda menentukan segmen target, pastikan Anda memahami apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, dari mana mereka membeli, dan apa yang membuat mereka tergerak. Ini akan membantu Anda membuat penawaran yang relevan dan bertarget. Selanjutnya tentukan gaya warung makan Anda. Pikirkan baik-baik tentang menu Anda dan jenis makanan yang ingin Anda tawarkan dan lakukan di awal proses. Cari tahu apa tren menu terbaru terutama untuk target pasar Anda dan sesuaikan penawaran Anda untuk mereka. Pilih Lokasi Untuk menentukan lokasi usaha warung makan Anda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Biaya Sewa Perhitungkan dari kemampuan modal Anda, tidak perlu memaksakan. Sehingga bisa memperhitungkan proyeksi penjualan dan keuntungan Anda Aksesibilitas ke calon pelanggan Bagaimana cara pelanggan mencapai restoran Anda, dengan berjalan kaki, dengan mobil, dengan transportasi umum? Usahakan pelanggan bisa datang ke Restoran Anda semudah mungkin Aturan Lingkungan Beberapa lingkungan memiliki peraturan atau batasan kebisingan yang ketat pada waktu pemasok Anda dapat mengirimkan produk Anda Kedekatan dengan bisnis lain Pesaing dan bisnis lain dapat memengaruhi lalu lintas Anda, jadi petakan apa yang terjadi di sekitar Anda, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi bisnis Anda Rencana masa depan Pertimbangkan seperti apa lingkungan sekitar dalam 2, 5, 10 tahun. Rancang Tata Letak Ruangan Setelah Anda memiliki tempat, sekarang waktunya untuk mulai mengerjakan tata letak dan mendesain ruang Anda. Tentu saja, ini akan tergantung pada jenis tempat usaha yang Anda jalankan, tetapi biasanya warung makan mendedikasikan sekitar 45-60% dari ruang mereka untuk ruang makan, sekitar 35% untuk area dapur dan sisanya untuk penyimpanan dan ruang kantor. Pilih Pemasok Sebagai pemilik restoran, Anda akan bekerja dengan sejumlah pemasok yang berbeda – dari perabot hingga sistem POS, peralatan bar, peralatan dapur, dan makanan. Buat daftar keinginan Anda, lihat anggaran jangka pendek dan jangka panjang Anda, dan teruslah mencari mitra Anda. Anda bisa mulai mencari ke pengecer grosir, pasar petani lokal, konvensi F&B, minta rekomendasi dari sesama pemilik warung makan atau cukup lakukan penelusuran Google. Dapatkan Lisensi dan Izin Dalam hal regulasi, setiap negara, kabupaten, dan kota berbeda. Tetapi pastikan Anda memeriksa dengan kantor peraturan setempat, dan pertimbangkan untuk mendapatkan penasihat hukum untuk memastikan Anda mematuhi semua kode kesehatan & keamanan lokal serta peraturan makanan. Perlu diketahui bahwa beberapa lisensi dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperoleh, jadi pastikan untuk memulai proses ini dengan baik sebelum hari pembukaan warung Anda. Bekerja keras, jangan menyerah, dan bersiaplah untuk mengambil risiko semuanya. Memulai usaha baru akan menjadi tantangan dan kemungkinan besar merupakan perjuangan yang berat, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terasa lebih manis daripada kesuksesan. Mari raih kesuksesan anda bersama aplikasi warung makan Restoku yang akan mempermudah operasional warung makan Anda.FORMULIRPERMOHONAN IJIN USAHA RUMAH MAKAN (IURM) USAHA RUMAH MAKAN. bisnis rumah makan, Sebelum anda menginvestasikan. waktu anda untuk belajar tentang . Rumah Makan . ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PADA USAHA RUMAH MAKAN PADANG SIANG MALAM . KARYA ILMIAH LINGKUNGAN BISNIS PELUANG USAHA RUMAH MAKAN .=Bisnis atau usaha kuliner merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dewasa ini banyak orang berbondong bondong terjun di dunia kuliner untuk memperoleh keuntungan di dalamnya. Hal yang terpenting dalam membuka suatu usaha restoran adalah perizinan. Artikel ini akan membahas mengenai manfaat dari perizinan khususnya untuk usaha restoran, syarat-syarat perizinan membuka usaha restoran, serta jenis-jenis perizinanya. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Perizinan dalam Usaha Restoran M. Hafiz Putra Ananda Fakultas Hukum Universitas SriwijayaAbstrak Bisnis atau usaha kuliner merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dewasa ini banyak orang berbondong bondong terjun di dunia kuliner untuk memperoleh keuntungan di dalamnya. Hal yang terpenting dalam membuka suatu usaha restoran adalah perizinan. Artikel ini akan membahas mengenai manfaat dari perizinan khususnya untuk usaha restoran, syarat – syarat perizinan membuka usaha restoran, serta jenis – jenis perizinanya. Latar Belakang Pemberian suatu Izin kepada masyarakat atau badan usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemohonan perizinan. Dengan adanya izin maka pengusaha/ masyarakat merasa aman dalam menjalankan ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus. Ini sangat berlaku bagi pendirian restoran. Dewasa ini banyak sekali restoran yang berdiri tidak memiliki izin. Oleh karena itu, tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk memberitahu bagaimana cara mengurus perizinan tempat usaha restoran. Pembahasan Usaha restoran merupakan salah satu jenis bisnis yang mencakup layanan jasa pangan. Dimana ruang lingkup kegiatannya adalah menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang sudah melalui proses pengolahan sehingga bisa disajikan secara langsung di tempat usahanya. Usaha bidang kuliner ini dibagi menjadi beberapa jenis. Diantaranya adalah rumah makan dan bar atau kafe. Usaha rumah makan merupakan setiap tempat kegiatan usaha komersial yang pada dasarnya hanya menyediakan hidangan serta minuman dengan berbagai fasilitas untuk umum. M. Hafiz Putra Ananda adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 bisa dihubungi melalui e-mail hafizputraananda Sementara kafe atau bar merupakan tempat usaha komersial yang dalam kegiatannya mencakup layanan menghidangkan makanan sekaligus minuman keras serta minuman lainnya secara umum. Sama seperti jenis usaha lainnya, bisnis kuliner ini tetap membutuhkan perizinan dari instansi terkait agar selama pengoperasiannya tidak mengalami masalah dan hambatan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis ini adalah memiliki badan usaha. Jika sudah memiliki badan usaha, maka langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan. Dalam bisnis apapun, pengurusan izin terkait dengan bisnis yang dijalani memang menawarkan banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memulai bisnis ini sudah sepatutnya memahami proses perizinan terkait dengan bisnis kuliner yang akan dijalani untuk meminimalisir hambatan ataupun gangguan yang pada dasarnya tidak perlu. Pada prinsipnya, proses perizinan dalam bisnis kuliner terutama pendirian restoran atau kafe mencakup kenyamanan, keamanan, dan juga legalitas yang diberikan oleh ini masih banyak usaha restoran yang belum bahkan tidak memiliki izin usaha. Seperti yang Terjadi di Kabupaten bandung. Pihak Satpol PP Kabupaten Bandung menemukan 42 unit bangunan yang terdiri dari hotel, penginapan, dan restoran berdiri tanpa izin di jalur selatan PasirJambu dan Ciwidey. Hal itu disebabkan karena Banyak sekali masyarakat yang masih menganggap sepele tentang masalah perizinan ini, padahal perizinan merupakan suatu komponen yang sangat penting saat akan membuka suatu usaha. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk a. Sebagai sarana perlindungan hukum Dengan memiliki ijin maka usaha anda tercatat secara legal oleh pemerintah sehingga anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP, dengan begitu anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha. b. Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha Dalam meningkatkan usaha yang anda miliki, tidak terlepas dari tambahan atau dibutuhkan suntikan modal dari perbankan. Nah Sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha disyaratkan adanya ijin usaha. c. Sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang Untuk beberapa jenis usaha seperti pengembang perumahan dan produksi, kegiatannya berkaitan erat dengan tender suatu proyek. Dalam tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki bukti legalitas. Oleh karenanya kepemilikan ijin usaha yang merupakan bukti legalitas menjadi sangat penting bagi para pengusaha. d. Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional Bagi para pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional kepemilikan ijin usaha juga sangat membantu. Hal ini dikarenakan ijin usaha menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. e. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha Dengan mengurus ijin usaha dan mencatatkannya di instansi-instansi pemerintah maka membuka peluang anda untuk mempromosikan secara individu dan membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kredibilitas usaha anda juga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal, sehingga masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang/jasa mendirikan usaha restoran yang diperlukan ialah izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata TDUP. Ketentuan mengenai perizinan usaha restoran ini sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. TDUP untuk usaha restoran sendiri dikeluarkan oleh kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu PTSP di kecamatan sesuai dengan domisili usaha restoran yang akan dijalankan. Persyaratan untuk mendapatkan izin TDUP sendiri terdiri sebagai berikut; 1. Formulir perizinan dan surat pernyataan tentang kebenaran data dan keabsahan data bermaterai Rp 6000 2. KTP Pemilik dan Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan 3. NPWP Direktur Perusahaan/ Perorangan 4. NPWP Perusahaan 5. Akta pendirian perusahaan. Badan usaha dari restoran ini dapat berbentuk PT, CV, Firma atau perorangan. 6. KTP penerima kuasa dam surat kuasa pengurusan bermaterai Rp 6000 jika dikuasakan 7. Izin gangguan ITU UUG atau HO 8. Sertifikat laik sehat penyehatan makanan bagi usaha jasa boga 9. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL. Jika jumlah kursi yang disediakan diatas 100 maka yang diperlukan ialah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL-UPL 10. Bukti kepemilikan tanah/bangunan. Jika menyewa maka sertakan bukti perjanjian sewa menyewa dan pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempatnya digunakan, KTP pemilik, bukti kepemilkan dari pemilik atau lebih mudah dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP. 11. Proposal teknis rencana pengelolaan usaha, foto berwarna sarana dan prasana usaha ukuran 4R, foto dari luar tampak depan, kiri, kanan dan foto di dalam tiap ruangan, denah lokasi dan bangunan. 12. Untuk wilayah Jakarta dalam mendirikan usaha restoran pastikan terlebih dahulu mengenai domisili usaha restoran tersebut apakah telah sesuai zonasi dan peruntukkannya. Zonasi dan peruntukkan tempat usaha sendiri terbagi menjadi zona perumahan, zona usaha dan sebagainya. Untuk mengetahui zonasi dan peruntukkan tempat usaha yang akan didirikan dapat langsung menghubungi petugas PTSP di kelurahan tempat usaha dan akan dijelaskan mengenai pembagian zonasi yang ada pada daerah tersebut. Hal ini penting untuk diketahui dikarenakan ketentuan zonasi dan peruntukkan ini diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan juga biasanya memungut retribusi rutin dari warung-warung/ restoran, dan karenanya persyaratannya juga mencakup beberapa surat pernyataan, termasuk kepatuhan membayar pajak usaha, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah, serta retribusi pariwisata jika lokasinya berada atau berdekatan dengan kawasan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata TDUP, masih ada beberapa izin penting yang perlu diurus demi melancarkan usaha membuka restoran, antara lain 1. Perizinan badan usaha atau akta pendirian usaha Hal pertama yang perlu Anda urusi adalah perizinan badan usaha yang memayungi usaha kuliner Anda. Bentuk badan usahanya bisa Perseroan Terbatas PT atau Commanditaire Vennotschaap CV. Dari bentuk dan dasar hukumnya PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya harus sesuai dengan peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara CV bukan usaha berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Pada umumnya, CV banyak dipilih untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah UKM. Untuk mengajukan izin ini ada persyaratan yang diberikan antara lain identitas diri, akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU. – SKDU adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan di mana tempat usaha Anda berada. Dokumen ini dibuat untuk mengurus berbagai dokumen terkait pendirian sebuah badan usaha, sperti SIUP, TDP, NPWP dan lainnya. – NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajkan yang dipergunakan sebagai tanda pengnal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Mengurus Izin Usaha Dagang Bila kita ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, izin usaha satu ini perlu kita kantongi. Di mana bertujuan untuk mendaftarkan kegiatan usaha dan mendapatkan izin menjalankan bisnis perdagangannya. Izin SIUP ini harus dipenuhi oleh setiap usaha yang bergerak disektor tersebut, baik dalam skala besar ataupun kecil. Untuk mengurusnya, Anda bisa datang langusng ke Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat. 3. Mengurus Izin HO Peluang bisnis kuliner memang menjanjikan makanya banyak pengusaha coba peruntungan membuka tempat makan, seperti restoran, kedai atau café. Namun untuk mendirikannya Anda perlu mengurus izin Hinder Ordonantie HO. Izin ini diberikan ke personal atau badan usaha yang menjalankan tempat usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengurusnya Anda bisa datangi kelurahan setempat. 4. Mengurus Izin PIRT Bila ingin membuat produk makanan home industri Anda perlu memiliki izin PIRT Produk Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan setempat. Ini merupakan izin yang diperlukan bagi Anda yang menyajikan produk makanan dan minuman yang bisa tahan lama di atas 7 hari. Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat izin ini, antara lain KTP, pas foto 3×4 sebanyak dua lembar, surat keterangan domisili usaha dari kecamatan, surat keterangan puskemas atau dokter, denah lokasi dan denah bangunan, rincian modal usaha dari kelurahan setempat, surat keterangan usaha dari kelurahan setempat, contoh draft label/kemasan, sampel pangan dan surat kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa CV/PT. 5. Izin BPOM Izin BPOM adalah surat izin yang dikeluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk yang dikemas. Hal ini sangat wajib dilakukan selain bisa mengetahui amankah produk Anda untuk dikonsumsi, dengan pemberian lebel dari BPOM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Anda. Untuk melakukan pendaftaran produk makanan tersebut bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Badan POM atau registrasi di website BPOM. 6. Mengurus Sertifikat Halal Label halal cukup penting dalam industri makanan dan minuman, apa lagi untuk negara yang mayoritas adalah beragama muslim, seperti Indonesia. Izin ini bisa diurus oleh pelaku usaha di kantor Majelis Ulama Indonesia. Namun untuk tahun 2019 sertifikasi ini diterbitkan oleh Kemenag Kementrian Agama, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Pembentukan badan kepemerintahan yang mengurusi sertifikasi halal ini mulai didirikan pada tahun 2017 dan sudah diatur ke di dalam UU Nomor 33 tahun 214 tentang Jaminan Produk Halal JPH.Kesimpulan Usaha restoran merupakan usaha yang sangat menjanjikan jika digeluti secara serius. Dengan demikian, kita mengetahui bahwasanya perizinan dalam hal usaha restoran merupakan suatu komponen yang amat penting. Perizinan juga tidak dapat dianggap sebelah mata karena memiliki banyak sekali manfaat dan juga efek yang dihasilkan, seperti keamanan, perlindungan hukum, dll. Daftar Pustaka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Muhammad Zainul Arifin, Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making, Kader Bangsa Law Review, , 9. Muhammad Zainul Arifin, The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia, International Journal of Mechanical Engineering and Technology IJMET, , 10. Muhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Studi Kasus Desa Datar Balam Kabupaten Lahat, Jurnal Fiat Justicia, , 11. Muhammad zainul Arifin, Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jurnal Nurani, , 12. Muhammad Zainul Arifin, Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, , 13. Muhammad Zainul Arifin, Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jurnal Thengkyang, , 14. Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani, 15. Muhammad Zainul Arifin, Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Thengkyang, , 16. Muhammad Zainul Arifin, Kajian Tentang Penyitaan Asset Koruptor Sebagai Langkah Pemberian Efek Jera, , 17. Muhammad Zainul Arifin, Freeport Dan Kedaulatan Bangsa, 18. Muhammad Zainul Arifin, Memulai Langkah Untuk Indonesia, Researchgate, ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. IGqWKQ.
biaya ijin usaha rumah makan
